Pemimpin Dambaan Masyarakat Bangka Belitung

Jaya Jailani

Sekretaris Umum Komisariat KAMMI Depati Amir Bangka Belitung

Gema pilkada di Bangka Belitung kini mulai terasa getarannya hampir ke seluruh pelosok wilayah di negeri ini. Negeri laskar pelangi ini pun mulai mempersiapkan calon gubernur­(cagub) dan calon wakil gubernur(cawagub) yang akan terpilih beberapa waktu yang tidak lama lagi. Dari perang politik sampai perang urat syaraf pun tak terhelakkan lagi, betapa itu membuktikan bahwa panasnya persaingan untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di BANGKA BELITUNG. Wacana-wacana baru terus bermunculan, dan yang tak ketinggalan slogan-slogan pun ikut meramaikan baleho-baleho di jalanan, media massa, dan dunia maya.

Masyarakat Bangka Belitung kini mulai dipusingkan dengan ulah dan tingkah laku doktrin-doktrin dari masing-masing pendukung calon, yang trus brusaha untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Masyarakat pun bingung, harus memilih sesuai dengan pilihannya, atau tidak memilih sama sekali alias GOLPUT.

Tentu saja masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam menentukan kriteria pemimpin dambaannya masing-masing. Dalam upaya untuk memimpin suatu negeri, dibutuhkan talenta cerdas dalam mengolah segala yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari keahlian memberdayakan NILAI, MORALITAS DAN  BUDAYA.

Masyarakat tidak membutuhkan keahlian dalam memberdayakan NILAI apabila nilai PANCASILA sudah tidak di hiraukan lagi, dan di tambah lagi dengan sikap PLURALITAS dalam beragama masih di pertentangkan, hingga memunculkan paham DISKRIMINASI dalam bersikap terhadap kepercayaan orang lain.

Masyarakat juga tidak membutuhkan keahlian dalam memberdayakan MORALITAS, apabila sexs bebas masih bangga mempertontonkan auratnya yang terjadi dimana-mana, ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi yang murah dan mudah di akses kapanpun, untuk dimanfaatkan agar menjadi kebutuhan yang merusak NORMA dan MORALITAS bangsa. Hingga saat ini moralitas menjadi tercoreng akibat dilegalkannya tempat-tempat mesum yang terdapat di sepanjang sudut jalan kota dan tempat-tempat wisata Bangka Belitung, hingga memunculkan paham SEKULERISME.

  Masyarakat tentunya juga tidak membutuhkan keahlian dalam memberdayakan BUDAYA, apabila budaya KORUPSI tejadi dimana-mana,budaya HUKUM KEADILAN dapat dibeli dengan harga murah, budaya KEJUJURAN susah untuk diterpakan, hingga KRISIS KEPERCAYAAN menjadi paradigma baru.

Sampai detik ini budaya korupsi sudah membudaya, dengan trus berusaha menyebarkan virusnya, dari zaman  nenek moyang kita yang dahulu selalu korupsi, sampai-sampai tertular ke zaman cucu dan cicit-cicit kita yang kelak akan memimpin negeri ini.  Jangan harap negeri ini bisa terlepas dari jeratan rantai korupsi, apabila kebijakan hukum di negeri ini tidak bisa bijak. Jangan harap budaya korupsi ini akan lenyap, apabila ketegasan hukum di negeri ini tidak bisa tegas.

            Sekarang hukum keadilan di negeri kita sudah dijual kepada orang-orang yang mampu membelinya dengan mengatas namakan harta dan jabatan, hingga sila ke-5 yaitu”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tidak berlaku lagi alias TIDAK ADA GUNANYA….  Katanya,” setiap warga Negara dimata hukum adalah sama”, tapi kenyataannya SANDAL JEPITLAH yang membuktikan perbedaan itu.

            Dulu kejujuran yang ingin diberdayakan sebagai budaya negeri, kini justru terjilat oleh ludah sendiri akibat keserakahan harta dan jabatan yang selalu menguasai hawa nafsu setiap manusia di negeri ini. Terbukti, kita lebih mudah mencari orang yang berbuat dusta ketimbang mencari orang yang bertingkah laku jujur. Sampai saat ini pun krisis kepercayaan menjadi budaya baru negri kita, sampai keluarga kita sendiri pun kita masih menyimpan keraguan, apalagi untuk mempercayakan orang lain… Lalu bagaimana kepercayaan bisa diyakini, apabila kejujuranpun masih DIRAGUKAN.

 Bangka Belitung tidak membutuhkan kriteria seorang  pemimpin dambaan masyarakatnya, jika dalam upaya membangun negeri tidak di dasarkan oleh kekuatan IMAN dan TAQWA. Bangka Belitung tidak membutuhkan kriteria seorang pemimpin dambaan masyarakatnya, jika sikap tolong menolong terkontaminasi oleh sikap NEPOTISME.

Bangka Belitung tidak membutuhkan kriteria seorang pemimpin dambaan masyarakatnya, jika sifat dermawan seorang pemimpin hanya berlaku dimasa kampanye pemilu saja. Bangka Belitung tidak membutuhkan kriteria seorang pemimpin dambaan masyarakatnya, jika para pemimpinnya hanya bisa mengonsep suatu perubahan saja, dan tidak diselaraskan dengan kerja keras dan usaha nyata, seperti kata pepatah Bangka bilang,”jangen Cuma tau bace buku bai, tapi lebih banyek bepiker”.

Bangka Belitung juga tidak membutuhkan kriteria seorang pemimpin dambaan masyarakatnya, jika dalam upaya memberdayakan keahlian NILAI, MORALITAS DAN BUDAYA masih menyimpang dari ajaran Agama.   Bangka Belitung membutuhkan kriteria seorang pemimpinya yang dapat memakmurkan rakyat, bukan membuat rakyat menjadi melarat.

Masyarakat Bangka Belitung membutuhkan kriteria seorang pemimpinnya yang dapat memipin rakyat dengan adil, bukan membuat rakyat menjadi sengsara. Provinsi ini membutuhkan kriteria seorang pemimpinnya yang dapat mensejahterakan rakyat, bukan membuat rakyat menjadi terlantar. Semoga pemimpin dambaan itu ada di antara para calon yang akan kita pilih tanggal 23 Februari kelak. Semoga