Tantangan Pasca Pilkada

Tantangan Pasca Pilkada

Tonnie Melfiansyah

Ketua Komisariat KAMMI Depati Amir Bangka Belitung

Bomming pemilukada telah berakhir, 23 Februari yang lalu menjadi moment yang tidak bisa dilupakan masyarakat Bangka Belitung. Pesta demokrasi yang terjadi hanya 5 Tahun sekali mengisahkan banyak harapan dan tanda tanya besar bagi masyarakat, tidak hanya itu ternyata pemilukada Gubernur Bangka Belitung 2012 diwarnai banyak peristiwa – peristiwa yang hampir menjadi pusat perhatian masyarakat Bangka Belitung saat itu. Mulai dari penjaringan bursa calon Gubernur, penetapan calon Gubernur yang lulus verifikasi, proses kampanye hingga pemilihan yang jatuh pada tanggal 23 februari yang lalu.

Banyak ditemukan peristiwa – peristiwa yang tidak sesuai dgn peraturan yang berlaku, misalnya kecurangan – kecurangan yang terjadi baik itu berupa money politik, mencuri start kampanye yang dilakukan setiap pasangan calon Gubernur tersebut. Hal-hal tersebut secara tidak langsung memunculkan opini yang negatif ditengah – tengah masyarakat. Ketika kita lihat lebih jauh bahwa hal tersebut dapat memberikan suatu contoh yang tidak baik apalagi ketika kita bicara pendidikan politik bagi masyarakat.

Masyarakat dewasa ini, setidaknya patut kita apresiasikan dimana lambat laun, walaupun agak lamban paradigma pola pikir mereka sudah berubah tidak terkecuali dengan masyarakat negeri ini ( Bangka Belitung ).  Dalam konteks nasional maupun kewilayahan, paradigma masyarakat sekarang setidaknya sudah mulai berubah, dimana kepekaan mereka dengan setiap permasalah – permasalahan yang muncul, baik itu aspek sosial, budaya, agama, hukum dan politik.

Hal senada juga dapat kita lihat ketika terjadi permasalahan seputar pilkada beberapa pekan yang lalu yang berdampak pada stimulan masyarakat banyak yang mengkritisi, mungkin bisa kita temui di media elektronik maupun cetak. Mungkin hal tersebut kalau kita tinjau lebih merupakan tanda – tanda terwujudnya  masyarakat madani. Sehingga tidaklah heran ketika permasalahan yang muncul dalam bermasyarakat terlebih lagi masalah pilkada yang secara fakta berdampak sangat besar terhadap semua aspek, seperti kita ketahui bahwa pemilukada adalah ritual dan agenda moment yang sangat berpengaruh dalam proses kepemimpinan daerah tersebut.

Sebagai salah satu Provinsi yang baru, Bangka Belitung yang merupakan Provinsi pemisahan dari Sumatera Selatan, sedikit banyak memberikan cerita yang panjang untuk kita ketahui bersama, perjuanagan Bangka Belitung kala itu untuk menjadi sebuah Provinsi sangatlah lama. Waluapun hingga hari ini, secara administratif menurut penulis bangka Bangka Belitung belum sesuai menjadi salah satu Provinsi, namun dengan keyakinan yang luar biasa yang dimilki para tokoh pejuang Bangka Belitung saat itu. Dan sebuah pemikiran untuk memajukan daerah sendiri, sehingga sebagai salah satu Provinsi Bangka Belitung menjalani otonomi daerah dalam menjalani roda pemerintahannya,begitu juga pemilukada.

Ketika kita kita bicara kontek pemerintahan setidaknya kita juga menyinggung masalah sistem negara yang dalam dalam hal ini berpengaruh terhadap kedaerahan/bagian dari negara tersebut, (maksudnya Provinsi, kabupaten bahkan sampai ketingkat rendah sekalipun). Sistem yang dianut bangsa ini adalah sistem demokrasi, yang mana pemerintahan yang dari, oleh dan untuk rakyat ala  teori Trias polika dari Montesque.

            Ketika kita melihat lebih jauh  tentang teori tersebut, relevansi dan korelasinya memiliki keterkaitan dengan Pemilukda. Namun pertanyaan yang muncul di tengah – tengah masyarakat Bangka Belitung saat ini apakah Pemilukada Bangka Belitung sudah sesuai dengan teori tersebut???

Pertanyaan besar yang sejati harus dijawab oleh birokrat – birokrat negeri ini, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang mereka diberi amanah oleh rakyat. Terkait masalah pemilukada, mungkin ada beberapa yang harus kita kaji ulang lagi baik itu penerapan secara teknis maupun secara non teknis, karena seperti kita ketahui bersama dalam proses banyak terdapat kecurangan – kecurangan yang terjadi. Tetapi untuk masyarakat saat ini bukan itulagi yang menjadi bahan perhatian masyarakat, masyarakat lebih bertanya akankah Gubernur yang terpilih ini mampu memberikan perubahan bagi Provinsi tercinta ini. Begitu banyak harapan –harapan masyarakat yang diharapkan masyarakat, terlebih lagi Gubernur baru yang terpilih baru ini adalah incumbent. Meskipun proses penetapan belum fixsasi secara utuh karena masih tersangkut masalah di Mahkamah Konstitusi ( MK ).

Bagi sebagian besar atau bahkan semua lapisan masyarakat Bangka Belitung terpilih Gubernur yang baru merupakan harapan yang besar akan sebuah perubahan terlebih lagi incumbent yang tuk kedua kali ya diberi kepercayaaan oleh rakyat. Harapan – harapan yang muncul pasca pilkada bukan tanpa alasan. Mengingat banyak permasalahan  permasalahan yang terjadi di negeri tercinta kita ini, mulai dari kemisknan, pengangguran, lapangan pekerjaan, birokrasi, pendidikan, kesehatan dan pertambangan dll.

           Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang belum lama terbentuk (tanggal 21 maret 2001) memiliki keistimewaan sendiri, baik dilihat dari letak geografis, sosial, budaya memiliki keunikan tersendiri, sehingga tidak heran sebagai Provinsi yang baru Bangka Belitung memiliki masalah yang kompleks juga.

Terkadang juga masyarakat sempat dibingungkan dengan permasalahan tersebut,sebagai contoh berdasarkan data dari berbagai sumber masalah yang cukup signifikan saat ini adalah tingkat kemisikinan yang  terus bertambah. Data terakhir menyebutkan 65.550 orang misikin di periode september 2011 atau 5,16 persen dari total jumlah penduduk babel. Angka yang cukup besar kalau kita lihat sebagai Provinsi yang baru.

Tidak hanya itu hal senada sesungguhnya tidak sesuai kalau kita melihat kondisi potensi yang dimiliki  Provinsi ini, misalnya potensi SDA ( Sumber daya manusia ) baik itu yang dapat diperbaharui ( Reneweable resourse ) maupun tidak dapat diperbaharui (unrenawble resource) baik dari berbagai sektor, pertanian, perkebunan, kelautan dan bahkan yang sangat fenomenal sekarang yang sangat banyak dinegeri ini, namun pertanyaan sejauh mana itu bisa dimampaatkan. Hal tersebut sejatinya merupakan pekerjaan besar pemimpin baru negeri ini.!!!

Lebih mengherankan lagi, berita baru – baru ini rencana pemerintah untuk menaikkan harga pokok BBM ( Bahan bakar Minyak ) yang beberapa pekan ini menjadi berita yang cukup heboh diberbagai media baik itu cetak maupun elektronik. Kondisi yang sangat berdampak secara langsung kepada masyarakat kecil, hal tersebut juga berdampak terhadap Provinsi tercinta kita ini. Keresahan masyarakat kian menjadi, hal tersebut menurut penulis sangat wajar. Kenaikan harga BBM juga berimbas kepada kenaian harga barang – barang pokok lainnya….

            Berbicara tentang itu semua, sesungguhnya tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam hal ini pemegang kekuasan penuh dalam menentukan kebijakan – kebijakan yang sejatinya sangat berdampak terhadap kondisi negeri ini. Apakah kebijakan itu pro rakyat atau tidak. Momentum pilkada adalah moment dimana masyarakat memilih secara langsung pemimpin. Tentunya dengan terpilihnya Gubernur / pemimpin yang baru di Bangka Belitung ada sejuta harapan dalam segenap masyarakat babel.

23 Februari telah berlalu, Pilkada telah selesai dengan diputuskan sidang pleno KPU rekapitulasi perolehan suara dan penetapan pemenang Pemilukada pada Sabtu 3 Maret 2012. Hasil akhir diputuskan pasangan incumbent yang memperoleh suara terbanyak, meskipun sedikit diwarnai konflik oleh pasangan calon yang lain hingga pengaduan ke pihak MK. Sebagai pasangan incumbet tentu ini adalah hal sangat spesial, artinya sebagiaan masyarakat Bangka Belitung masih memberikan kepercayaan kepada pasangan incumbent tersebut.

            Pertanyaan besar yang menghampiri kita saat ini, apakah mungkin Gubernur baru  Bangka Belitung mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi. Sungguh itu pertanyaan itu membuat kita merefleksi kembali bahwa benarkah pilihan kita semua tepat. Ataukah pilihan kita semua hanya dikarenakan beberapa hal sehingga membuat kita tidak bisa melihat atau memilih pemimpin yang benar – benar pemimpin.

            Gubernur terpilih harus bisa menjawab harapan – harapan masyarakat pasca pemilukada Babel 20012, terlebih lagi incumbent. Kepercayaan masyarakat tersebut harus dibayar mahal, karena tidak mngkin masyarakat memilih tanpa adanya Harapan. Sesungguhnya masyarakat menunggu janji – janji ketika kampanye.