PERMASALAHAN KENAIKAN HARGA BBM

PERMASALAHAN KENAIKAN HARGA BBM

Siti Hawa

Anggota KAMMI Komisariat Depati Amir Bangka Belitung

Pemerintah beralasan kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) dilakukan karena sudah terjadi pemakaian berlebihan atau . Penyebabnya, ada jumlah pembelian kendaraan bermotor yang besar pada tahun 2011 dimana 800 unit motor dan 900 unit mobil terbeli. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menurut pandangan ekonom sebaiknya diikuti dengan program konversi energi. Program ini direncanakan dan dijamin tidak menimbulkan gejolak ketika harga BBM melambung.

Kabarnya pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini. Dalihnya, ada tren kenaikan harga minyak bumi di dunia yang dipicu oleh berbagai factor. Bahkan kini harga minyak dunia sudah menyentuh hingga USD 115 per barel atau di atas hitungan anggaran pemerintah USD 90 per barel. Dengan melihat angka di atas, sudah dapat dipastikan pemerintah akan menempuh jalan aman untuk mengamankan kondisi keuangan Negara. Yakni dengan melakukan perubahan APBN 2012, seperti yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Dampak buruk yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah naiknya harga kebutuhan hidup seperti sembako. Soalnya, BBM merupakan alat pertahanan ekonomi yang paling vital bagi seluruh lapisan masyarakat bangsa. Ada dua komoditas pokok yang sangat berpengaruh besar pada kemaslahatan hidup ratusan juta penduduk bangsa ini.

Pertama adalah BBM. Dan kedua yakni beras. BBM berhubungan dengan bahan bakar yang menggerakkkan berbagai alat transportasi dan alat produksi masyarakat. Sedangkan beras, merupakan logistik utama atau makanan pokok bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Terganggunya produksi atau naiknya harga dua komoditas di atas, sangat mengganggu nasib kehidupan masyarakat kecil. Terutama bagi mereka yang tergolong keluarga miskin.

Jatuhnya rezim orde lama dan orde baru, tak lain juga akibat ketidak lihaian pemerintah yang berkuasa waktu itu dalam mengelola BBM dan beras nasional. Penulis berani berspekulasi, kejatuhan orde reformasi juga bakal dikarenakan keteledoran pemerintah dalam mengelola masalah perberasan dan BBM.

Beras dan BBM menjadi alat pertahanan ekonomi yang paling ampuh dalam memakmurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebaliknya, sebagai alat yang paling ampuh untuk menghancurkan kehidupan perdaban sebuah bangsa. Sejarah perjalanan bangsa ini sudah “terlalu kenyang” dengan modus politik yang bersinggungan dengan isu beras dan BBM. Maka jangan sampai terjadi jatuhnya orde reformasi di masa mendatang, juga gara-gara isu BBM dan beras.

Terjadi peningkatan jumlah pengangguran nasional, akibat maraknya pabrik-pabrik dan perusahaan yang memutuskan hubungan kerja para karyawannya. Otomatis jumlah orang miskin semakin membengkak. Kita berharap juga Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN mampu menerapkan solusi cerdas dengan membuka kran bagi kebebasan setiap pengusaha pribumi bergerak dalam bidang industry BUMN. Harapannya, masalah harga BBM tidak melulu menjadi kebijakan strategis dan otoriter bagi pemerintah. Melainkan menjadi kebijakan pasar yang lebih demokratis, sebagaimana harga beras dan harga air mineral.

Satu hal yang patut kita pertanyakan adalah, mengapa di tengah harga BBM yang mahal, dan akan terus mengalami kenaikan harga, justru permintaan masyarakat akan kendaraan motor dan sahih, adanya rencana kenaikan harga BBM memstinya memberikan efek jera kepada para calon pembeli dan pengusaha kendaraan bermotor dalam membatasi jumlah produksinya, tetapi kenapa malah berlaku hukum sebaliknya? Adanya kompetisi antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam industry BBM, hemat penulis, akan memberikan alternative harga yang merakyat. Karena ada kompetisi di sana, sehingga pertamina sebagai pelaksana teknis atas mahal atau murahnya BBM tidak selalu dikambinghitamkan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

Bagaimana caranya agar harga BBM bisa dikendalikan dan tidak mencekik kehidupan masyarakat? Yaitu dengan memaksimalkan berbagai penelitian dan inovasi yang bisa menginspirasi adanya sumber bahan bakar baru di Indonesia. Pernyataan dan aksi menolak kenaikan harga BBM semakin marak. Gelombang protes ini diperkirakan bakal semakin deras dalam beberapa hari ke depan. Kita sungguh memahami kekecewaan sebagian besar masyarakat yang kehidupannya serba pas-pasan. Sudah barang tentu pemerintah tak mungkin menyulap kesuraman menjadi keriangan dalam sekejap. Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi dan langkah-langkah awal yang harus ditempuh terlebih dahulu. Untuk itu dibutuhkan waktu untuk memantapkannya.

Seandainya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan yang bertujuan meningkatkan harga jual beras di tingkat petani sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, mungkin masyarakat akan bertambah keyakinannya bahwa pemerintah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat bawah.\

Memang kenaikan harga BBM mengusik rasa keadilan antargolongan. Namun kita pun harus menegakkan keadilan antargenerasi, yakni dengan cara bahwa generasi sekarang harus turut bertanggung jawab dengan menyisihkan minyak agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Yaitu dengan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang kita pun memiliki potensi melimpah dan bisa diperbarui pula, misalnya ubi kayu, kelapa sawit, air, panas bumi, dan tenaga matahari. Sumber-sumber energi alternatif ini tak bisa dikembangkan jika harga BBM tetap murah.

Penolakan atas kenaikan harga BBM juga didasarkan pada hujah bahwa dana kompensasi yang dialokasikan pemerintah untuk orang miskin tidak akan berarti dan tepat sasaran karena birokrasi yang korup dan data tentang orang miskin yang tidak akurat. Atas hujah ini, kiranya kita harus jujur mengatakan bahwa bagaimanapun subsidi yang ditargetkan langsung kepada yang paling berhak jauh lebih efektif sampai ke sasaran ketimbang subsidi berdasarkan komoditi yang bersifat across the board, yang mana semua lapisan mayarakat menerimanya, tak peduli kaya ataupun miskin. Sulit kiranya untuk membantah kenyataan bahwa subsidi BBM selama ini sangat tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Yang terlupakan ialah kompensasi untuk kelompok masyarakat yang tergolong nyaris miskin (near poor), khususnya di perkotaan. Kelompok ini cukup banyak, bahkan jumlahnya lebih besar ketimbang yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tak memenuhi kriteria untuk memperoleh dana kompensasi, namun hidup mereka pas-pasan. Kelompok inilah yang paling ringkih akibat kenaikan harga BBM, sehingga dalam jangka pendek harus diperhatikan dengan seksama.

Hanya dengan meningkatkan penerimaan negara dari pajak secara berarti dan benar, kita bisa mengangkat harkat puluhan juta orang miskin dan nyaris miskin, memajukan pendidikan dan kesehatan rakyat, menggaji secara layak pegawai negeri, tentara, dan polisi, serta meningkatkan kemampuan pertahanan negeri sehingga disegani negara-negara tetangga.
Momentum kenaikan harga BBM juga menyadarkan kita betapa sangat buruk dan tidak sehatnya sistem transportasi nasional dan perkotaan kita.

Karena itulah pemerintah tampaknya mengalami kesulitan menghadapi tekanan kenaikan biaya angkutan perkotaan yang dijejali oleh jutaan pemilik dan pengemudi yang tergolong pelaku kegiatan informal.  Sistem transportasi perkotaan yang semrawut ini pula yang membuat boros penggunaan BBM. Pemborosan semakin bertambah karena peningkatan jumlah kendaraan pribadi mengingat dengan harga BBM yang murah membuat penggunaan kendaraan pribadi lebih murah ketimbang kendaraan umum. kinilah saatnya bagi bangsa ini untuk mulai menata masa depannya dengan lebih seksama. Kita berharap kebijakan menaikkan harga BBM bisa dijadikan sebagai pembuka pintu untuk memasuki era baru dalam penataan ekonomi nasional yang lebih menyeluruh. Wallahu ‘alam..