![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieFeS5142weYjweYL2EwIAUpwVZzEQlpKk_nwCi6uoLDp2UfAw-1k7ovBGKgR9Pk3BWGrQoVKOAtm6OdXU9j7VVhEjnxUorNI1fse1PCZuUkKUx5tGmZY07kPDIoatOyW7X8urjb08_NU/s200/logo+kammi.jpg)
1. Keputusan pemerintah tidak bijaksana dan justru hanya mengalihkan beban kepada masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan ketidakbecusan manajemen fiskal pemerintah. Alih-alih mencabut subsisidi BBM dengan alasan jebolnya APBN, yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah menghentikan pemborosan dan kebocoran APBN.
Pemerintah juga harus segera menjadi contoh dalam penghematan anggaran dan tidak justru mempertontonkan kemewahan fasilitas yang mereka nikmati. Pemerintah juga harus membenahi secara tuntas manajemen transportasi yang ada saatt ini, karena BBM bersubsidi selama ini sering kali dinikmati oleh orang-orang yang seharusnya tidak layak mendapatkan subsidi.
2. Kenaikan harga BBM hanya akan memicu beragam masalah sosial baru seperti membengkaknya angka pengangguran. Pemerintah memang telah memberi kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi skema itu pun belum mampu menjadi solusi atas berbagai masalah ekonomi rakyat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan efektif dalam mengurangi efek domino kenaikan harga BBM. BLT juga cenderung memanipulasi masyarakat. BLT hanya bersifat sementara, sehingga tidak cukup signifikan untuk ''menyembuhkan'' korban kenaikan harga BBM. Selain itu, BLT sering kali dimanfaatkan untuk menjadi alat kampanye partai penguasa.
3. Kenaikan harga BBM pasti dan jelas akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya yang akan semakin menambah beban masyarakat yang kini sudah menderita. Pasalnya, semua kebutuhan vital dan bahkan kebutuhan pokok masyarakat bersentuhan dengan BBM. Kenaikan harga BBM juga hanya akan dinikmati pihak-pihak tertentu saja, dan bukan dinikmati oleh masyarakat yang secara langsung merasakan dampaknya.
4. Bila Pemerintah tetap bersikeras untuk merealisasikan rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat.
5. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslin Indonesia (KAMMI) Komisariat Depati Amir Bangka Belitung dengan tegas menyatakan MENOLAK rencana kenaikan harga BBM. KAMMI Komisariat Depati Amir Bangka Belitung juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat di Bangka Belitung untuk bersama-sama turun ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
Pangkalpinang, 09 Maret 2012
Ketua KAMMI Komisariat Depati Amir Bangka Belitung
Tonny Melfiansyah
0 komentar:
Posting Komentar